Privilese, Kuasa, dan Bencana

BENCANA memang sering hadir tanpa memberikan ruang memilih, tetapi cara manusia meresponsnya selalu lahir dari pilihan moral dan politik. Banjir lumpur di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada akhir November 2025 tidak hanya menyisakan luka ekologis dan kemanusiaan, tetapi juga membuka peta privilese dan relasi kuasa yang bekerja di tengah masyarakat. Dari peristiwa itu, tampak jelas siapa yang memiliki akses dan jaringan, siapa yang memegang sumber daya, serta siapa yang berhak menentukan arah bantuan, sementara pertanyaan terpenting kerap terabaikan: untuk kepentingan siapa semua privilese tersebut digunakan. Dalam situasi darurat, privilese hadir lebih dulu sebelum kuasa dijalankan--ia menentukan siapa dapat bergerak paling cepat, membuka jalur pertolongan, dan membuat suaranya didengar--tetapi privilese baru benar-benar menjelma kuasa ketika seseorang memilih menggunakannya untuk bertindak, bukan untuk berdiam.

Kuasa tidak selalu hadir sebagai kebijakan negara, tetapi juga melalui keputusan kecil yang berdampak nyata: memilih diam atau bertindak, menjaga jarak atau mendekat, mengejar citra atau menolong dengan tulus. Karena itu, kuasa bukan hanya soal kemampuan untuk bertindak, melainkan juga soal orientasi moral dalam menggunakan privilese yang dimiliki.

Di tengah wajah ganda penggunaan kuasa itulah kita memerlukan ruang belajar sosial yang konkret. Pendidikan seharusnya tidak hanya mengajarkan definisi empati, tetapi juga melatih ke....