Pengawasan Rawan Konflik Kepentingan

Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) menanggapi ditunjuknya pimpinan sejumlah lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan, hingga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang masuk struktur Komite Pengawasan dan Akuntabilitas Danantara.

Peneliti Pukat UGM Zaenur Rohman menilai keterlibatan berbagai lembaga tersebut di dalam Danantara dapat menimbulkan terjadinya berbagai potensi konflik kepentingan. Menurutnya, mereka seharusnya berada di luar struktur Danantara sebagai lembaga independen yang melakukan pengawasan.

“Komite Pengawasan dan Akuntabilitas juga diisi Ketua KPK, Ketua BPK, Ketua PPATK, Ketua BPKP, Kapolri, Jaksa Agung. Apa ini bisa meredam potensi korupsi? Tidak sama sekali. Fungsi dan wewenang Komite Pengawasan dan Akuntabilitas ini tidak jelas,” katanya kepada Media Indonesia pada Selasa (8/4)....