Tindak Lanjuti Rekomendasi Komite HAM PBB

KOMISI Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) akan terus mendorong pemerintah Indonesia untuk menindaklanjuti rekomendasi dari Komite HAM Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), termasuk yang terkait dengan pemilu.

Ada sejumlah poin dalam usulan dan rekomendasi Komite HAM PBB pada sidang ke-140 untuk membahas laporan periodik kedua, Kamis (28/3). Mereka antara lain meminta pemerintah Indonesia menjamin pemilu yang bebas dan transparan, mendorong pluralisme politik yang sesungguhnya, menjamin independensi Komisi Pemilihan Umum (KPU), merevisi ketentuan hukum yang membatasi, dan memastikan tempat pemungutan suara bisa diakses. Indonesia juga diminta untuk menjamin semua pemilu di masa depan berlangsung bebas dan adil sesuai dengan makna Pasal 25 Kovenan Hak Sipil dan Politik (Sipol).

“Komnas HAM terus mendorong pemerintah Indonesia untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut dalam kebijakan maupun pelaksanaannya di tingkat nasional dan daerah,” ujar Ketua Komnas HAM Atnike Nov....